Biarlah gaduh di Dalam

"Tentu sebagai menteri, harus pelajari sebelum berkomentar.Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya.Kalau kurang akal pasti tidak paham itu". -Jusuf Kalla Wapres RI

"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum." -Rizal Ramli Menko Kemaritiman.

Dua kutipan di atas pasti sudah tidak asing lagi terdengar di telinga para netizen. Ya, pasca reshuffle kabinet (12/8) yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo tersebut, terpilihlah salah-satunya yaitu Rizal Ramli yang sebelumnya juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut menjadi Menko Kemaritiman di era Jokowi ini.
  Yang menjadi polemiknya saat ini selain telah menjadi perbincangan hangat di kalangan para netizen ialah  perseteruan antara dirinya dengan orang nomor 2 di pemerintahan Indonesia kita ini yang tak lain adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla.
    Jika beberapa waktu yang lalu, terjadi perdebatan di antara menteri, maka kali ini tidak tanggung-tanggung Menko Kemaritiman ini secara tegas menolak sepaham dengan orang nomor 2 di Indonesia tersebut bahkan cenderung kontra dengan apa yang di gagas oleh Jusuf Kalla.
   Hal pertama ialah masalah mengenai proyek pembangikit listrik 35.000 megawatt (MW). Salah-satu komentarnya adalah seperti yang telah di kutip di awal diatas. Mereka secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaan satu sama lain, hingga terjadilah perang sindiran di ranah publik tersebut.
Lebih jelasnya, Menko Kemaritiman tersebut menilai bahwa gagsan yang disetuskan oleh Wapres itu sangat tidak masuk akal dan sulit tercapai. Tentu saja pihak kedua merasa tidak suka karena merasa gagasannya di tolak dan di kuliti secara habis-habisan di muka publik.
   Hal kedua yaitu, Rizal Ramli juga memperlihatkan ketidak setujuannya terhadap menteri BUMN Rini Soemarno terkait pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang akan dilakukan Garuda. Menurutnya pembelian 30 unit airbus itu hanya akan membuat pihak Garuda mengalami kerugian.Sontak pernyataan Menko Kemaritiman itu membuat Rini Soemarno selaku Menteri BUMN ini  geram.

Pasalnya terlepas daripada sebuah opini, Garuda Indonesia itu merupakan perusahaan milik negara yang kewenangan dan pertanggungjwabannya ada di pundaknya dan tidak ada hubungannya sedikitpun dengan Kementerian yang saat ini di naunginya., dan meminta agar Menko Kemaritiman tersebut tidak usah berbicara tanpa dasar.

                Di lain pihak, komentar Rizal Ramli atas dua hal yang mengundak kontroversi ini juga, ada Suharso Monoarfa selaku Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang terpancing dan menilai bahwa Rizal Ramli tidak seharusnya mengkritik program pemerintah di hadapan publik seperti itu, mengingat ia juga mengutarakan bahwa adanya teguran dari Presiden Jokowi atsa apa yang dia lontarkan.

                Lain Suharso lain lagi dengan salah-satu Pengamat Politik dari Charta Plitika yaitu Yunarto Wijaya. Ia menilai apa yang disampaikan Rizal Ramli secara substansial memang bagus untuk menjadi diskursus publik. Tapi yang harus diingat ialah posisi Rizal Ramli yang sekarang ini bukan lagi sebagai pengamat, melainkan sebagai pembantu Presiden. Jadi sudah sewajarnya jika apa yang atasannya kemukakan diperkuat dengan bentuk dukungan nyata daripada bawahan atau pelaksana, bukan malah membuat pernyataan sebaliknya yang cenderung membuat gaduh.

Menurutnya, jika Rzal Ramli tetap bersikukuh dengan sikapnya, seharusnya yang bersengkutan mundur dan silahkan kembali ke posisi awal sebagai pengamat agar supaya bisa dengan bebas dan leluasa memberikan kritik terhadap pemerintah.Sebab tidak ada teori yang membenarkan bahwa ada seorang menteri yang mempertanyakan terlebih bersikap kontra dengan kebijakan pemerintah.

Terlebih, Dari sisi dinamika politik, hal yang dipertontonkan Rizal Ramli tersebut menjadi antiklimaks dari makna resuffle yang dilakukan Presiden.Dalam pandangannya ,resuffle oleh Presiden salah-satu tujuan utamanya adalah untuk mengingkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan.

Tapi justru bila kontroversial begini, tentu menjadi kontraproduktif. Harusnya reshuffle menimbulkan public trust dan harapan, tetapi dengan pernyataan kontroversial itu menjadi antiklimaks.

Catatan penulis:

Seharusnya sebagai salah-satu pelaksana visi pemerintah, jika memang ada ketidakcocokan dengan apa yang menjadi tujuan atau rencana pemerintah,  lebih baik dibicarakan dibelakang panggung, dan tidak di umbar secara bulat-bulat didepan publik terlebih di mata masyarakat seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Semua bisa dimusyawarahkan dengan baik dan sesuai aturan, terlepas dari sistem negara kita yang demokratis. Sem bebas menyampaikan pendapat.

Biarlah kalian adu jotos,saling pukul, saling tampar, saling caci dan maki di dalam, asalkan menghasilkan keputusan final dan atas dasar keputusan bersama dengan tujuan utama agar supaya negara dan masyarakatnya (termasuk pemerintahnya) merasakan dampak positifnya, yaiut semakin sejahtera  dan makmur.
Yang terpenting adalah tunjukan kinerja pribadi dan divisi masing-masing sebaik mungkin, seikhlas mungkin dan semaksimal mungkin, jangan dulu kritik divisi yang tak ada sangkut paut dengan pekerjaan masing-masing terlebih dahulu. Meskipun kritikan tersebut dirasa paling mapuh untuk membangun (kritikan positif).